Butuh Sinergi Semua Pihak Untuk Ciptakan ‘Zero Odol’

04-04-2021 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (3/4/2021). Foto: Azka/Man

 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan 4 tahap strategi dalam mengentaskan Over Dimension Over Loading (ODOL) terhadap truk yang ada di pelabuhan, yakni edukasi dengan cara preventif (melalui sosialisasi/ komitmen), penegakan hukum, membangun terminal barang yang terintegrasi, dan insentif untuk angkutan barang.

 

Pada penegakan hukum  juga akan diciptakan komitmen Zero Odol yaitu penegasan aturan International Maritime Organization (IMO) atas ODOL pada truk kontainer, pembentukan satgas (task force) normalisasi, penyidikan dan penuntutan bagi oknum yang masih melanggar ketentuan, dan penurunan barang serta penundaan perjalanan. Program Zero ODOL akan berlaku pada tahun 2023.

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, program yang sudah dijalankan Ditjen Perhubungan Darat sudah cukup baik, namun dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak.  Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, dibutuhkan peran semua stakeholder, termasuk juga dengan kepolisian untuk menindak truk-truk kelebihan kapasitas yang melintas di jalan-jalan raya.

 

"Harus dilakukan secara intensif kebijakan ini. Dan juga untuk pihak pelabuhan bisa lebih tegas lagi tidak menerima truk yang memuat barang melebihi kapasitas, karena ini semata-semata menyangkut keselamatan bersama,” ungkap Andi Iwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (3/4/2021).

 

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini mengimbau kepada pihak swasta sendiri harus sadar bisa memuat truk-truknya dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar permasalahan ODOL bisa terselesaikan. “Sekuat apapun pemerintah apabila masih ada oknum yang melakukan hal melanggar kebijakan, ini tidak akan pernah terselesaikan untuk masalah ODOL di Indonesia,” tandas Andi Iwan. (azk/sf)

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran di KemenPU Dapat Berdampak pada Keselamatan Pengguna Jalan
08-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan...
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...